Pekanbaru, ||Matajagad.com – 16 April 2026
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam reformasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, menyusul krisis sampah yang terjadi pada awal 2025.
Krisis tersebut dipicu oleh tidak optimalnya kinerja pihak ketiga dalam pengangkutan sampah hingga menyebabkan penumpukan di berbagai titik kota dan mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan status darurat sampah.
Sebagai respons, Pemko Pekanbaru melakukan perubahan kebijakan dengan menghentikan kerja sama pihak ketiga dan beralih ke sistem swakelola melalui pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di tingkat kelurahan. Sejak Juli 2025, sistem ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah.
Kepala Dinas DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, menyatakan bahwa LPS menjadi instrumen kunci dalam reformasi.
“Pengelolaan sampah harus berbasis partisipasi. LPS dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator,” ujarnya.
DLHK mencatat, implementasi awal menunjukkan hasil positif dengan sekitar 85 persen persoalan sampah telah tertangani, baik di jalan protokol maupun kawasan permukiman.
Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam mendorong pemerataan partisipasi masyarakat dan memperkuat sistem pengelolaan yang tidak lagi berorientasi pada pola “angkut dan buang”, melainkan pada pengurangan dan pengolahan dari sumber.
Upaya penguatan juga dilakukan melalui peningkatan pengawasan serta pengembangan program waste station dan bank sampah guna mendorong pemilahan dan peningkatan nilai ekonomi sampah.
Dalam diskusi bersama HMI, DLHK mengajak mahasiswa dan pemuda untuk berperan aktif dalam edukasi publik, pengawasan, serta penguatan program pengelolaan sampah.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup Badko HMI Riau-Kepri, Vivaldi, menegaskan pentingnya peran kader HMI dalam isu lingkungan.
“Kader HMI harus menjadi contoh dalam pengurangan sampah plastik dan aktif dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung ke masyarakat,” katanya.
Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepri, Wiriyanto Aswir, serta Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru terpilih, Raihan, menyatakan komitmen untuk menjadi mitra kritis dan solutif bagi pemerintah dalam mendorong keberlanjutan kebijakan.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia.***(MO/MJ)
