Rupat, ||matajagad.com – 26 Desember 2025
Kampung Sidomulyo, Kelurahan Batupanjang, kini terbenam dalam kekhawatiran setelah luapan pembuangan air dari kanal PT SRL meluap ke Sungai Penembak, menyebarkan genangan yang meliputi rumah-rumah warga, lahan hortikultura, dan membuat ternak terlantar. (26/12/2025)
Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian material yang signifikan, melainkan juga menimbulkan bayangan ketakutan akan potensi bencana banjir bandang yang pernah melanda wilayah lain seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Tapanuli Tengah.
Banjir ini terjadi setelah PT SRL mencairkan dana tanaman kehidupan sebesar Rp.1.000.000 per RW seminggu lalu. Namun, warga merasa bahwa dana tersebut tidak sebanding dengan kerusakan dan dampak lingkungan yang terjadi.
“Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12/Menlhk-II/2015 pasal 1 poin b, areal tanaman kehidupan paling sedikit 20% dari areal kerja. Warga berharap agar perusahaan dan pemerintah dapat bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi”
RT setempat sudah berusaha berkoodinasi dengan Lurah, Camat, dan perusahaan belum memberikan konfirmasi terkait kejadian ini. Warga masih menunggu tindakan dari pihak terkait untuk mengatasi dampak banjir dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Narasi yang muncul dari lapangan menunjukkan ketidakseimbangan antara aktivitas perusahaan dan kesejahteraan lingkungan serta masyarakat. Luapan air terjadi karena kapasitas Sungai Penembak tidak mampu menampung debit pembuangan dari kanal PT SRL, mengakibatkan genangan yang merusak produktivitas lahan dan kenyamanan hunian. Warga terdampak menyampaikan keinginan yang tegas: tuntutan ganti rugi dan penutupan perusahaan, didasari kekhawatiran akan bencana yang lebih parah di masa depan.
Dari sudut pandang kebijakan dan tanggung jawab sosial perusahaan, PT SRL secara normatif wajib melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) baik sebelum maupun setelah beroperasi. Kecemasan masyarakat bahwa perusahaan hanya memprioritaskan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak buruk terhadap lingkungan dan warga sekitar menjadi titik krusial yang membutuhkan klarifikasi. Apakah AMDAL telah dibuat dengan cermat? Atau apakah implementasinya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pondasi untuk mengevaluasi keabsahan operasional perusahaan dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keamanan masyarakat.
Peran Lembaga Penegak Hukum: Titik Tebu dalam Menegakkan Keadilan
Peran lembaga penegak hukum menjadi elemen krusial yang tidak bisa diabaikan dalam kasus ini. Secara hukum, jika terbukti PT SRL tidak memiliki AMDAL atau melanggar ketentuan dalam AMDAL yang ada, perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH). Sanksi tersebut bisa berupa denda, pemberhentian sementara operasi, bahkan pembubaran perusahaan jika pelanggaran dianggap parah dan membahayakan.
Namun, tantangan yang sering muncul terletak pada efektivitas penegakan. Lembaga penegak hukum (seperti Kantor Wilayah Lingkungan Hidup/KLHK dan Pengadilan Tata Usaha Negara) perlu melakukan penyelidikan yang cepat, transparan, dan objektif – mulai dari memverifikasi keberadaan dan kesesuaian AMDAL, hingga mengukur dampak nyata dari pembuangan air perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanpa penyelidikan yang tegas, tuntutan warga akan ganti rugi dan keamanan masa depan hanya akan tetap sebagai harapan semata.
Selain itu, lembaga penegak hukum juga berperan dalam memastikan bahwa pemerintah (baik daerah maupun pusat) tidak melalaikan tugasnya dalam memantau operasional perusahaan. Jika terbukti ada kelalaian dalam proses pemberian izin atau pemantauan, pihak berwenang juga bisa dikenai tuntutan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya menuju perusahaan, tetapi juga menutupi seluruh rantai tanggung jawab yang terlibat.
Peristiwa di Kampung Sidomulyo tidak hanya merupakan kasus kebanjiran semata, melainkan juga cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh daerah perkotaan yang berkembang: bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan warga. Tanpa penanganan yang tepat dan transparan dari lembaga penegak hukum, ketakutan masyarakat akan terus berkembang, dan potensi bencana akan tetap mengintai. (MO/MJ)
Sumber : matajagad.com
