Batam – Matajagad.com — Ketua Umum HMI Cabang Batam, Andri Saputra, ikut serta dalam Sekolah Pimpinan (Sepim) PB HMI 2025 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada 30 November – 04 Desember 2025.
Dengan tema “Konsolidasi, Sinergi, dan Reintegrasi HMI untuk Mengawal Indonesia Emas 2045”, Sepim kali ini menjadi ajang penguatan kapasitas pimpinan HMI se-Indonesia. Andri membawa sejumlah isu strategis terkait daerah, dengan narasi yang tegas dan konkret:
1. Perluasan wilayah kerja BP Batam (PP 47/2025) harus dijalankan dengan keadilan ekologis sebagai prioritas, memprioritaskan kepentingan umat, dan meminimalisir potensi konflik agraria yang bisa merugikan masyarakat lokal.
2. Penegakan hukum lingkungan menjadi urgensi utama. Andri menekankan agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan, agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan alam dan hak masyarakat.
3. Evaluasi menyeluruh kinerja Bea Cukai Batam diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan menekan maraknya peredaran rokok ilegal, minuman keras ilegal, beras ilegal, dan handphone ilega, yang selama ini merugikan negara dan mengganggu iklim usaha yang sehat di Batam.
“Isu daerah bukan sekadar administrasi, tapi menyangkut keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. HMI hadir untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Andri.
Sebagai penutup agenda Sepim, HMI menyerahkan Policy Brief yang telah dikonsolidasikan oleh PB HMI, Ketua Umum Badko, dan Cabang se-Indonesia, yang diterima langsung oleh Ketua MPR RI di Ruang Rapat Paripurna Nusantara V pada 5 Desember 2025.
Sepim PB HMI 2025 memperkuat kapasitas kepemimpinan HMI, memperluas jaringan, dan menyatukan visi organisasi agar HMI semakin berperan nyata dalam pembangunan bangsa dan pengawalan isu strategis daerah. (MO/MJ)
