Kepulauan Meranti, Riau – Matajagad.com – 29 Desember 2025
Jembatan penghubung Perawang–Selat Akar yang berada di Bandul, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, hingga kini belum juga rampung. Jembatan tersebut diketahui patah pada Agustus 2023 dan kemudian dilakukan perbaikan pada Tahun Anggaran 2024 menggunakan APBD Provinsi Riaudengan nilai anggaran mencapai ± Rp36 miliar, serta target penyelesaian pada Desember 2024.
Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbanding terbalik. Sejak memasuki Desember 2024, proyek perbaikan jembatan tersebut terhenti secara tiba-tiba tanpa penjelasan resmi dari pihak terkait. Tidak ada kejelasan progres, tidak ada informasi lanjutan, dan masyarakat dibiarkan bertanya-tanya atas nasib infrastruktur vital tersebut.
Padahal, jembatan Perawang–Selat Akar merupakan urat nadi transportasi masyarakat kepulauan, yang berperan penting dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas harian warga. Terhentinya proyek ini jelas berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Reza Wahyu Rivando, selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia youth epicentrum (IYE) dengan ini meminta pertanggungjawaban PLT Gubernur Riau atas mangkraknya proyek perbaikan jembatan senilai Rp36 miliar tersebut. Publik berhak mendapatkan jawaban yang jujur dan transparan:
Ke mana realisasi APBD Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar Rp36 miliar yang dialokasikan untuk perbaikan jembatan Perawang–Selat Akar?
Jika anggaran tersebut telah dicairkan, maka penghentian proyek ini patut diduga sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan proyek daerah. Jika belum seluruhnya terserap, maka terdapat kegagalan perencanaan dan manajemen proyek yang tidak boleh ditutup-tutupi.
Pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan wujud tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Ketika proyek bernilai puluhan miliar rupiah terhenti tanpa kejelasan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya bangunan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Oleh karena itu, ia mendesak:
1 Penjelasan resmi dan terbuka dari Pemerintah Provinsi Riau terkait alasan penghentian proyek.
2 Transparansi dan audit penggunaan APBD 2024 senilai Rp36 miliar untuk perbaikan jembatan tersebut.
3 Kelanjutan pembangunan secara segera, tanpa alasan yang merugikan masyarakat kepulauan.
Kondisi tersebut juga mendapat keluhan oleh Khoirul Hanafi, salah satu pemuda desa bandul yang sering menyeberang, Ia menyampaikan rasa miris atas terhentinya proyek jembatan tersebut karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat.
“Ini sangat miris. Kami kasihan melihat masyarakat yang bekerja di seberang. Karena jembatan belum bisa digunakan, mereka terpaksa menyeberang menggunakan kempang, dan sekali menyeberang harus membayar sekitar Rp10.000. Beban ini berat bagi masyarakat kecil yang setiap hari bergantung pada akses ini,” ujar Khoirul Hanafi dengan keluhannya.
Riau tidak boleh membiarkan daerah kepulauan terus tertinggal akibat proyek mangkrak dan lemahnya akuntabilitas. Pemerintah harus hadir, bertanggung jawab, dan menyelesaikan apa yang telah dijanjikan kepada rakyat.
(MO/MJ)
