Jakarta Pusat – Matajagad.com | 14 Juni 2026
Sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Dalam aksi yang mengangkat isu kondisi ekonomi dan tata kelola negara tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari evaluasi kebijakan pemerintah, persoalan harga kebutuhan masyarakat, hingga kekhawatiran terhadap menguatnya peran militer dalam ruang sipil. Aksi ini menjadi salah satu ekspresi politik mahasiswa yang menilai pemerintah perlu lebih responsif terhadap berbagai persoalan publik.
Menanggapi aksi tersebut, Cusdiawan, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang memandang bahwa tuntutan mahasiswa ini sebagai tuntutan yang sangat substantif. (12/6)
“Dalam pandangan saya, tuntutan mahasiswa ini tergolong substantif, artinya didasarkan pada rasionalitas yang kuat. Sudah sepatutnya juga, pemerintah menyikapi ini sebagai bagian dari koreksi dan kegelisahan publik”.
Pengamat yang juga jebolan pascasarjana Fisip Universitas Padjadjaran ini mencontohkan, bahwa kebijakan-kebijakan yang selama ini menuai kontroversi, seperti MBG memang sudah selayaknya dikoreksi secara total. Cus juga menilai, kekhawatiran soal meluasnya peran militer di ruang sipil pun sangat beralasan.
“Government spending pemerintah, saya rasa perlu dikoreksi, semisal pada program MBG yang secara desain maupun implementasi perlu dikoreksi secara total. Selain itu, Kekhawatiran atas meluasnya peran militer pun jelas bagian dari semangat konstitusional dalam negara hukum modern yang demokratis, yang memang salah satunya mensyaratkan militer yang profesional. Profesionalisme militer sendiri diukur ketika institusi ini fokus pada aspek pertahanan negara, jadi tidak masuk ke arena sipil terlalu jauh”.
Lebih jauh, Cus menilai tuntutan agar pemerintah saat ini mengakui kesalahan pun terbilang unik.
“Sejauh pandangan saya, minta maaf dan mengakui kesalahan seolah adalah hal yang hina bagi elite politik saat ini. Padahal, meminta maaf dan terbuka atas koreksi publik, bukan hanya bisa meningkatkan legitimasi bagi mereka, juga bisa mendorong simpati publik”.
Cus menilai, bahwa tidak mengherankan, elite dan atau kepemimpinan saat ini cenderung defensif ketika menghadapi kritik dan masukan dari publik, bahkan dalam beberapa moment terkesan menyepelekan suara warga.
“Pola yang demikian justru bisa membuat ekosistem politik dan bernegara kita menjadi semakin tidak sehat. Dalam negara demokrasi, pemerintah tidak bisa berjalan atas rasionalitasnya sendiri. Kita pun kehilangan kemewahan dalam bernegara, yakni melakukan percakapan secara terbuka, hubungan yang bersifat timbal balik antara warga dan negara dan seterusnya”.
Cus menambahkan, bahwa dalam konstruksi republik, daulat tertinggi ada di tangan warga negara, tugas pemerintah adalah mengelola aspirasi dan harapan warga negara. Jadi tidak bisa hanya satu arah. Pada titik inilah, cus mempertanyakan kecakapan kepemimpinan saat ini.
“Saya rasa, tidak ada yang berharap bahwa negara ini akan gagal. Karena, jika negara ini gagal, justru akan berdampak secara langsung bagi kita semua. Pada titik inilah, pertama, pemerintah perlu sadar bahwa tugas mereka terlebih dalam konstruksi republik, adalah mengelola aspirasi dan harapan warga negara; keduanya, bahwa setiap aspirasi dan harapan warga negara harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan baik bersama. Ini masih berkaitan dengan poin saya sebelumnya, bahwa pemerintah tidak bisa berjalan dengan rasionalitasnya sendiri”
Cus menambahkan “Sebab itu, besar harapan saya, moment protes mahasiswa ini dijadikan sebagai teguran keras, bahwa pemerintah harus mengurang-ngurangi atau bahkan menghapus sama sekali, kesan yang terlalu defensif dan atau berupaya mendelegitimasi setiap masukan dan kritik dari publik. Kesan yang terlalu defensif dan berupaya mendelegitimasi masukan dan atau kritik, justru akan menghadirkan sikap yang antipati dari publik terhadap elite, dan ini bukan ekosistem bernegara yang sehat dan kita idealkan bersama”, tutupnya. (MO/MJ)
