Indragiri Hulu – Matajagad.com – Proyek pembangunan sistem irigasi senilai sekitar Rp8,2 miliar di Desa Teluk Sejuah, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, mulai memunculkan tanda tanya serius di tengah masyarakat.
Fasilitas yang dibangun untuk menyuplai air pertanian dari Sungai Indragiri tersebut dilaporkan belum mampu berfungsi secara optimal, terutama ketika debit air sungai menurun pada musim kemarau.
Padahal, proyek tersebut digadang-gadang menjadi solusi strategis bagi kebutuhan air pertanian masyarakat di kawasan itu.
Namun hasil penelusuran di lapangan menunjukkan gambaran berbeda. Sejumlah warga menyebut pompa yang dibangun tidak mampu menyedot air secara maksimal ketika permukaan air sungai berada pada level rendah.(4/3/2026)
“Kalau air sungai sedang surut, pompanya seperti tidak kuat menarik air. Air yang masuk ke saluran irigasi juga sangat sedikit,” ujar seorang warga yang ditemui di sekitar lokasi proyek.
Keluhan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perencanaan teknis proyek telah memperhitungkan kondisi hidrologi sungai secara komprehensif.
Indikasi Kelemahan Perencanaan
Dalam pembangunan sistem irigasi berbasis pompa, fluktuasi debit air sungai merupakan variabel utama yang wajib menjadi dasar perhitungan teknis.
Mulai dari kapasitas pompa, posisi intake, kedalaman pengambilan air, hingga sistem distribusi harus dirancang agar tetap mampu bekerja dalam berbagai kondisi debit, termasuk pada periode air rendah yang secara musiman lazim terjadi di wilayah Riau.
Jika pompa tidak mampu beroperasi secara efektif dalam kondisi tersebut, maka bukan hanya persoalan teknis lapangan yang dipertanyakan, melainkan juga kualitas perencanaan proyek secara keseluruhan.
Dalam banyak kasus proyek infrastruktur daerah, kegagalan fungsi pada tahap awal sering kali berakar pada perencanaan yang tidak berbasis data teknis yang memadai, atau bahkan sekadar mengejar realisasi fisik tanpa memperhitungkan efektivitas jangka panjang.
Pengawasan Proyek Bernilai Miliaran Jadi Pertanyaan
Selain aspek teknis, publik juga menyoroti mekanisme pengawasan selama proses pembangunan proyek tersebut.
Proyek infrastruktur dengan nilai miliaran rupiah pada prinsipnya harus melalui pengawasan berlapis, mulai dari konsultan perencana, konsultan pengawas, hingga instansi teknis pemerintah daerah yang menjadi pengguna anggaran.
Karena itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan dilakukan oleh dinas terkait di Kabupaten Indragiri Hulu selama proses pembangunan berlangsung.
Status administratif proyek juga menjadi hal krusial yang perlu dijelaskan kepada publik.
Apakah proyek tersebut telah melalui tahapan Provisional Hand Over (PHO) atau bahkan telah mencapai Final Hand Over (FHO).
Jika proyek masih berada dalam masa pemeliharaan kontraktor, maka tanggung jawab evaluasi dan perbaikan teknis sepenuhnya berada di tangan pelaksana proyek. Namun jika proyek telah diserahterimakan secara final, maka tanggung jawab pengelolaan berada di pihak pemerintah daerah.
Muncul Informasi Soal Upah Pekerja
Dalam proses penelusuran, redaksi juga menerima informasi mengenai dugaan persoalan pembayaran terhadap sejumlah pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan irigasi tersebut.
Informasi ini masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak kontraktor maupun instansi terkait. Namun apabila benar terjadi, persoalan tersebut dapat menjadi indikasi adanya problem tata kelola proyek yang lebih luas.
Dalam praktik pembangunan infrastruktur publik, keterlambatan atau persoalan pembayaran pekerja sering kali berkaitan dengan manajemen proyek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ujian Akuntabilitas Anggaran Publik
Sebagai proyek yang dibiayai oleh anggaran negara, pembangunan irigasi di Desa Teluk Sejuah seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.
Karena itu, keberfungsian infrastruktur bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menjadi ukuran akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Ketika fasilitas yang dibangun belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, maka pertanyaan publik tidak bisa dihindari: apakah proyek tersebut benar-benar dirancang untuk kebutuhan masyarakat, atau sekadar memenuhi target pembangunan fisik semata.
Menunggu Klarifikasi Pemerintah Daerah
Redaksi telah mengirimkan permintaan klarifikasi kepada instansi teknis terkait di Kabupaten Indragiri Hulu guna memperoleh penjelasan resmi mengenai berbagai persoalan tersebut.
Klarifikasi diminta terkait perencanaan teknis pompa irigasi, mekanisme pengawasan proyek, status serah terima pekerjaan, serta tanggapan terhadap informasi dugaan persoalan pembayaran pekerja.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Tim/red(MO/MJ)
